Portal Karya Nyata Merah Putih
Rubrik : Politik
Perspektif perseteruan Ahok vs DPRD DKI - setelah mengunjungi Staadhuis
Selasa, 07 April 15 - by : Triharyo Soesilo

Untitled document

"Silahkan diganti sepatunya dengan sandal karet, pak", kata tour guide, saat saya memasuki gedung Balai kota atau gedung Staadhuis zaman Belanda, yang terletak di Taman Fatahillah. Disinilah dulu Gubernur Jendral Belanda berkantor dan sekaligus bertempat tinggal. Gedung Staadhuis sekarang menjadi Museum Fatahillah atau Museum Jakarta. Museum ini baru selesai dipugar dan dibuka kembali kepada publik pada bulan Februari 2015 lalu. Lantai-lantai kayunya masih orisinil, sebagaimana yang dipasang oleh penjajah Belanda pada tahun 1707. Untuk melestarikan lantai kayu orisinil tersebut, saat ini seluruh pengunjung gedung diwajibkan  untuk mengenakan sandal karet berwarna pink. Lantai kayunya-pun sudah dipugar dengan di-plitur secara bagus. Seluruh interior gedung sudah direkonstruksi persis sebagaimana aslinya. Berbagai koleksi furniture dan perhiasan dinding serta hiasan ruangan, juga sudah secara teliti dikembalikan (direkonstruksi ulang) seperti saat tempo doeloe. Masing-masing koleksi diberi penjelasan dalam 2(dua) bahasa yang cukup jelas dan menarik. Pokoknya keren, lah dan mencerminkan bahwa Bangsa Indonesia mulai menjadi bangsa yang "berbudaya", dengan terus melestarikan sejarahnya secara apik.

Hari Sabtu 7 Maret 2015 lalu, saya mengunjungi Kantor Gubernur pada zaman Belanda ini untuk ber-rekreasi dan sekaligus mempelajari sejarah. Ada hal yang menarik, disaat saya memasuki 2(dua) ruangan di sayap kiri dan kanan pada lantai 2 gedung ini. Dalam setiap ruangan pada ruangan sayap (wing) tersebut, ada meja-meja yang terbuat dari kayu jati bulat, tanpa sambungan. Masing-masing meja berdiameter 2(dua) meter lebih. Guide kami menjelaskan bahwa kedua meja ini sangat penting bagi operasional kegiatan seorang Gubernur Jendral di zaman Belanda. Meja pada ruangan di sayap Timur, digunakan untuk pembahasan pembuatan aturan-aturan dan perundang-undangan, untuk kota Batavia. Meja di ruangan pada sayap Barat, digunakan untuk membahas hukuman bagi para pelanggar dari aturan yang telah dibuat. Uniknya, apapun keputusan yang dibahas pada meja-meja bulat tersebut, dapat dianulir atau di-veto oleh sang Gubernur Jendral. Jadi seorang Gubernur Jendral Belanda, mempunyai kekuasaan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif pada dirinya, secara absolut.

Di lantai dasar gedung dan dibawah tanah, ada serangkaian kamar-kamar penjara untuk menahan para pelanggar aturan. Sedangkan di depan gedung, ada tempat khusus untuk pelaksanaan hukuman gantung. Dari kamar tidur sang Gubernur Jendral, dapat terlihat dengan sangat gamblang, tiang gantungan dan juga pelaksanaan hukuman mati. Tentunya rakyat yang dihukum dan digantung adalah rakyat Indonesia dan umumnya warga Jakarta. Selama ratusan tahun, itulah cara Gubernur Jendral Belanda mengendalikan kota Jakarta.

Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dari 400 tahun yang lalu. Tidak ada lagi penjajah dengan kekuasaan yang mutlak. Tidak ada lagi pemimpin yang otoriter dan bisa memutuskan atau mem-veto secara absolut, apalagi memberikan dan melaksanakan hukuman mati. Penerapan paham demokrasi serta kebebasan berpendapat, memang terkadang terlihat rusuh, seperti dengan kejadian Ahok vs DPRD DKI akhir-akhir ini. Namun jika dilihat dari perspektif sejarah, nantinya rakyat juga yang akan menikmati hasil akhirnya, dengan penerapan paham Demokrasi. Sejarah panjang dunia, serta sejarah Indonesia, telah membuktikan tentang hal ini. Bila anda tidak percaya, coba datanglah ke kantor Gubernur DKI di masa lampau.

Salam
Hengki

 

 

Portal Karya Nyata Merah Putih : http://www.triharyo.com
Versi Online : http://www.triharyo.com/?pilih=news&aksi=lihat&id=391