Portal Karya Nyata Merah Putih
Rubrik : Profil
Tahukah anda apa karya Agus Rahardjo - Ketua KPK, selama ini ?
Minggu, 24 Januari 16 - by : Triharyo Soesilo

Untitled document

Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp8,81 triliun. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil di bawah Rp50 miliar, yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah. Sisanya 47 paket adalah paket besar di atas Rp50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian PUPR tahun 2016," papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sang pencinta Group Band God Bless, di depan Presiden Jokowi pada 6 Januari 2016. Penandatanganan kontrak ini dilakukan di 5 (lima) lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Presiden menyaksikannya melalui video conference di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta.

Ada 2(dua) peristiwa bersejarah, yang menurut saya cukup spektakuler dan untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia, yang mungkin tidak tertangkap dari pemberitaan sederhana tersebut.

Peristiwa bersejarah pertama adalah bahwa APBN 2016 Indonesia, sudah disetujui 3(tiga) bulan, sebelum tahun anggaran berjalan, yaitu pada akhir Oktober 2015. Biasanya APBN baru bisa disetujui dan bisa implementasikan, pada pertengahan tahun berjalan, misalnya APBN 2015 disetujui pada bulan April 2015. Sehingga pelelangan proyek APBN dan kontraknya, baru dimulai pada Juni (setelah pemenang lelang ditentukan). Akibatnya sisa waktu tinggal sedikit dan juga kemudian proyek-proyek baru bisa berjalan pada musim hujan (Bulan “Ber-Ber” – bulan September sampai Desember). Persetujuan APBN 2016, di akhir Oktober 2015 ini, merupakan karya bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua poros ini bekerja sama untuk menyetujui APBN beberapa bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Inilah kekuatan politik yang bersatu dan bersinergi bagi kemakmuran Rakyat Indonesia.

Nah, yang mungkin luput dari pemberitaan, dan menurut saya merupakan sebuah kejadian spektakuler juga adalah, bagaimana caranya melelangkan ratusan paket pekerjaan secara benar dan baik, dalam waktu hanya 2(dua) bulan, yaitu dari November 2015 sampai Desember 2015.

Kunci dari pelaksanaan ini, ternyata adalah penggunaan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kajian Pengadaan Pemerintah (LKPP). Inilah sistem e-procurement yang dikembangkan selama ber-tahun-tahun dan dimotori oleh Agus Rahardjo. Agus Rahardjo adalah Insinyur teknik sipil, lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1984. Ia bercita-cita menjadi kontraktor, namun nasib membawanya menjadi pegawai negeri sipil. Ia memulai pengabdian publik di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada tahun 2006, Agus Rahardjo mengabdi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ). Ia-lah pendiri LKPP pada tahun 2010 dan notabene motor dibelakang pengembangan sistem e-procurement pemerintah tersebut.

Pada Agustus 2015, saya mendapat tugas dari Menteri ESDM dan Dirjen Migas untuk melaksanakan proyek-proyek Infrastruktur Migas senilai Rp 3 Triliun lebih, hanya dalam waktu 4(empat) bulan. Inilah kesempatan saya untuk pertama kalinya memakai sistem e-procurement (LPSE) Pemerintah. Jujur saja, saya sudah berkarir di BUMN canggih seperti PT Rekayasa Industri, PT Pertamina dan juga sebuah Perusahaan Internasional, namun saya terus terang menjadi sangat kagum, dengan karya yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia selama ini. Dengan aplikasi LPSE tersebut dan juga sistem monitoring pembayaran dari Kantor Kas Negara melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, saya mampu mengontrol semua proyek dengan governance yang baik dan selesai dengan baik serta relatif tepat waktu. Kedua sistem ini saling terkait melalui Mata Anggaran Keuangan (MAK) yang disetujui dalam APBN 2016. Tanpa MAK, tidak mungkin paket dapat dilelangkan, dan tanpa MAK tidak mungkin Paket pekerjaan dibayar oleh Kantor Kas Negara.

Akhir-akhir ini, saya banyak menjelaskan mengenai kedua sistem ini kepada banyak pemangku kepentingan (stakeholder), karena umumnya para stakeholder (termasuk yang di pemerintahan), sering memandang rendah (underestimate), tidak percaya (apriori), atau sama sekali tidak tahu betapa pesat dan efektifnya kemajuan di sistem pengelolaan Pemerintahan Indonesia saat ini. Kecurangan dan kebocoran pasti tetap ada, namun dengan sistem-sistem yang semakin baku dan ketat, maka kemungkinan-kemungkinan penyelewengan akan semakin bisa diperkecil.

Sebagai informasi, saat ini Kepala LKPP adalah Dr Agus Prabowo. Kantornya sangat bagus di Epicentrum dan staff-nya sangat profesional dalam melayani publik. Perlu dicatat bahwa yang menggunakan sistem LPSE ini cakupannya seluruh Kementerian, seluruh Pemerintah daerah, di seluruh Indonesia. Sekali anda mendaftar menjadi penyedia jasa, maka seluruh proyek di Indonesia dengan pendanaan APBN, bisa diikuti sebagai peserta lelang. Sistem ini juga menerapkan pengadaan secara e-katalog untuk lelang online (seperti OLX atau Amazon).

Salam
Hengki

Portal Karya Nyata Merah Putih : http://www.triharyo.com
Versi Online : http://www.triharyo.com/?pilih=news&aksi=lihat&id=404